Demokrasi Seni Terancam di ISBI Bandung?
ISBI Bandung secara resmi mengeluarkan press release pada 16 Febuari 2025 mengenai pelarangan pementasan teater Wawancara dengan Mulyono di lingkungan kampus. Keputusan ini diambil dengan alasan menjaga netralitas akademik dari isu politik, setelah poster promosi pertunjukan dinilai mengandung muatan sensitif.
Gambar baliho Teater Payung Hitam yang dicopot di kampus ISBI Bandung. Foto: Dok.Teater Payung Hitam.
Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI)
Bandung menjadi sorotan setelah secara resmi melarang pementasan teater Wawancara
dengan Mulyono. Keputusan ini diumumkan melalui press release yang
dikeluarkan pada 16 Febuari 2025. ISBI Bandung beralasan bahwa pertunjukan
tersebut mengandung unsur politik yang dapat memicu konflik di lingkungan
akademik. Namun, keputusan ini menimbulkan kontroversi, terutama di kalangan
seniman dan pegiat kebebasan berekspresi.
Kelompok Teater Payung Hitam (KPH)
selaku penyelenggara awalnya merencanakan pementasan Wawancara dengan
Mulyono pada 15 Febuari 2025 di Studio Teater ISBI Bandung. Poster promosi
acara tersebut menampilkan sosok Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang kemudian
menjadi pemicu larangan. Pihak kampus menilai bahwa pertunjukan ini dapat
menimbulkan polemik karena berpotensi melibatkan isu politik dan identitas
tertentu.
Sebelumnya, pihak ISBI telah melakukan
komunikasi informal dengan KPH pada 24 Januari 2024 untuk membahas kekhawatiran
mereka terkait pertunjukan ini. Namun, hingga mendekati hari pementasan, tidak
ada kesepakatan yang dicapai antara kedua belah pihak. Akhirnya, ISBI Bandung
mengambil langkah tegas dengan menggembok Studio Teater, yang menyebabkan
pembatalan acara secara paksa.
Rektor ISBI Bandung, Retno Dwimarwati,
menjelaskan bahwa pelarangan ini bukan bentuk sensor terhadap seni, melainkan
langkah untuk menjaga netralitas akademik. Ia menegaskan bahwa kampus memiliki
tanggung jawab untuk memastikan lingkungan akademik tetap kondusif dan bebas
dari muatan politik yang dapat memecah belah mahasiswa. Retno juga menambahkan
bahwa pihak kampus tidak ingin ada agenda tertentu yang masuk ke dalam ruang
akademik yang seharusnya bersifat ilmiah dan objektif.
Namun, keputusan ini menuai kritik
dari berbagai pihak. Sutradara Teater Payung Hitam, Rachman Sabur, menilai
bahwa tindakan ISBI Bandung adalah bentuk pembungkaman seni dan menunjukkan
ketakutan terhadap kritik dalam ruang publik. Menurutnya, kampus seni
seharusnya menjadi tempat bagi kebebasan berekspresi dan diskusi terbuka, bukan
malah membatasi ekspresi kreatif yang kritis terhadap isu sosial dan politik.
Beberapa pemerhati seni juga
menyayangkan langkah ISBI Bandung yang dianggap bertentangan dengan prinsip
kebebasan akademik. Mereka menilai bahwa kampus seni seharusnya menjadi ruang
terbuka bagi berbagai gagasan, termasuk yang bersifat kritis. Pelarangan ini
dinilai justru menciptakan pandangan buruk bagi kebebasan berkesenian di
Indonesia.
Meski dilarang di ISBI Bandung, Teater
Payung Hitam tidak menyerah. Mereka berencana menggelar pertunjukan Wawancara
dengan Mulyono di Jakarta sebagai bentuk perlawanan terhadap pembatasan
seni. Rencana ini juga menjadi ajang bagi masyarakat untuk melihat langsung isi
pertunjukan dan menilai sendiri apakah ada unsur yang pantas untuk disensor.
Kasus ini mencerminkan kompleksitas
hubungan antara seni, kebebasan berekspresi, dan politik di Indonesia. Di satu
sisi, institusi pendidikan berupaya menjaga netralitasnya dari kepentingan
politik tertentu. Namun, di sisi lain, seniman berhak mendapatkan ruang untuk
berekspresi tanpa tekanan atau intervensi. Perdebatan ini menunjukkan perlunya
dialog yang lebih terbuka antara pihak akademisi dan pelaku seni agar kebebasan
berekspresi tetap terjaga tanpa mengorbankan nilai-nilai akademik dan kebebasan
intelektual.
